Urgensi Penyusunan Kerangka Manajemen Krisis Nasional Terpadu dan National Crisis Leadership Playbook untuk Pejabat Publik

Abstract

Transformasi digital pemerintahan melalui SPBE meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik, namun sekaligus memperbesar risiko krisis digital seperti insiden siber, gangguan layanan, dan krisis kepercayaan publik. Krisis ini bersifat cepat, lintas sektor, dan berdampak langsung pada stabilitas pemerintahan.

Indonesia telah memiliki berbagai regulasi penanganan krisis di sejumlah sektor, termasuk keamanan siber. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat sektoral, terfragmentasi, dan berfokus pada aspek teknis, tanpa kerangka manajemen krisis nasional yang terintegrasi serta panduan kepemimpinan strategis bagi pimpinan pemerintahan.

Perbandingan dengan praktik internasional menunjukkan bahwa negara lain telah mengembangkan kerangka keputusan dan crisis leadership playbook untuk mendukung pimpinan pemerintahan. Berdasarkan analisis tersebut, pembentukan Kerangka Manajemen Krisis Nasional Terpadu, yang dilengkapi National Crisis Leadership Playbook bagi pejabat publik dan diatur melalui Peraturan Presiden, direkomendasikan sebagai kebijakan strategis untuk memperkuat kepemimpinan, koordinasi lintas sektor, dan ketahanan pemerintahan di era digital.