Memutus Rantai Elit Capture dan Moral Hazard dalam Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDKMP)

Abstract

Pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 berhasil mencapai target kuantitatif, namun belum diikuti oleh tingkat operasional yang memadai. Rendahnya jumlah koperasi yang aktif menunjukkan adanya persoalan struktural dalam desain dan implementasi kebijakan, terutama akibat pendekatan pembentukan yang bersifat top-down, kapasitas sumber daya manusia desa yang terbatas, serta lemahnya mekanisme pengawasan. Kondisi tersebut membuka ruang terjadinya elite capture dan moral hazard, khususnya dalam pengelolaan pembiayaan yang bersumber dari Dana Desa dan perbankan negara. Risiko ini bersifat strategis karena tidak hanya berpotensi menghambat kinerja dan keberlanjutan KDKMP, tetapi juga menimbulkan implikasi fiskal, distorsi prioritas pembangunan desa, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap kebijakan pemberdayaan ekonomi desa. Policy brief ini merekomendasikan reformasi tata kelola KDKMP secara terintegrasi dengan prioritas pada penerapan seleksi dan rotasi pengurus berbasis merit untuk membatasi konsentrasi kekuasaan elit di tingkat desa. Rekomendasi tersebut perlu diperkuat melalui pelatihan manajerial wajib bagi pengurus serta optimalisasi sistem digital dan pengawasan berbasis data guna meningkatkan transparansi, menekan asimetri informasi, dan memastikan keberlanjutan KDKMP.