Implementasi Sukuk Hijau: Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia

Abstract

Indonesia telah memelopori pembiayaan perubahan iklim melalui instrumen sukuk hijau yang mengintegrasikan nilai maqashid al-shariah dengan prinsip ESG. Meski total penerbitannya telah melampaui USD 5 miliar, urgensi penguatan instrumen ini muncul karena adanya tantangan kelembagaan, rendahnya kapasitas SDM dalam klasifikasi proyek, serta risiko idle fund akibat birokrasi yang kompleks. Selain itu, minimnya partisipasi sektor swasta menjadi hambatan strategis yang perlu segera diatasi agar ekosistem pembiayaan berkelanjutan tidak hanya bertumpu pada pemerintah.

Sebagai alternatif solusi, Indonesia dapat mengadopsi strategi inklusif Malaysia yang sukses mendorong keterlibatan korporasi melalui kerangka SRI Sukuk dan insentif pajak yang kuat. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan meliputi pengembangan SRI-linked Sukuk Framework yang lebih fleksibel, pemberian subsidi biaya penerbitan, serta insentif fiskal bagi investor internasional. Secara teknis, pemerintah perlu meningkatkan koordinasi lintas kementerian melalui sistem pelaporan terpadu dan penyusunan pipeline proyek hijau yang matang. Transformasi ini dapat menciptakan ekosistem sukuk hijau yang transparan, kredibel, dan mampu mengakselerasi transisi menuju ekonomi rendah karbon.