Melonjakkan Angka Partisipasi Pemerintah Daerah Dalam Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan

Abstract

Policy Brief Ini Ditujukan Kepada: Lembaga Administrasi Negara dan Pemerintah Daerah

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan salah satu instrumen penting dalam menentukan kualitas Reformasi Birokrasi. Namun tingkat partisipasi pemerintah daerah masih rendah (sekitar 30%) bahkan mayoritas berada pada predikat “Kurang”. Terdapat 3 masalah mendasar yang menyebabkan rendahnya partisipasi daerah, antara lain: belum adanya penunjukan admin instansi; data dukung kebijakan masih minim, serta Kurangnya pemahaman dan komitmen pemerintah daerah terhadap evaluasi kebijakan. Policy Brief ini menawarkan lima alternatif solusi antara lain mempercepat akselerasi penetapan admin instansi, mengintegrasikan evaluasi IKK ke dalam dokumen-dokumen strategis daerah yang mengikat, belajar dari daerah dengan nilai IKK sangat baik, membangun standar serta sistem pengelolaan kebijakan, serta
menguatkan peran analis kebijakan.