Negara Merekrut, Regulasi Absen: Urgensi Perlindungan Hak Dosen Non-ASN dalam Program Beasiswa PDDI 2025

Abstract

Beasiswa Program Doktor untuk Dosen Indonesia (PDDI) 2025 memberikan dua opsi skema bagi dosen non-ASN: Tugas Belajar penuh atau Tugas Belajar dengan tetap aktif melaksanakan Tri Dharma dan melaporkan Beban Kerja Dosen (BKD) melalui sistem SISTER. Namun, tidak ada satu pun regulasi yang secara eksplisit dan mengikat mengatur teknis pelaksanaan Tugas Belajar bagi dosen non-ASN dalam konteks beasiswa pemerintah. UU No. 14/2005 tidak menjangkau aspek teknis ini; Permendiknas No. 48/2009 hanya berlaku bagi PNS; dan Permendiktisaintek No. 52/2025 belum memiliki petunjuk teknis BKD khusus untuk kondisi dosen PDDI aktif Tri Dharma. Akibatnya, setiap LLDIKTI bergerak sendiri-sendiri. Policy brief ini merekomendasikan tiga tindakan segera: (1) penerbitan Peraturan Menteri khusus Tugas Belajar dosen non-ASN; (2) penetapan petunjuk teknis BKD inklusif; serta (3) surat koordinasi standarisasi prosedur sertifikasi kepada seluruh LLDIKTI.