Beyond Response: Transformasi Pelayanan Tanggap Bencana yang Cepat, Tangguh dan Berkelanjutan

Abstract

Policy Brief ini membahas berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan tanggap bencana di Indonesia, yang meliputi belum optimalnya kesiapsiagaan bencana, keterbatasan anggaran dan pendanaan, belum memadainya infrastruktur dan sarana prasarana kebencanaan, serta kompleksitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Berdasarkan hasil Survei Pelayanan Tanggap Bencana di Indonesia yang dilakukan oleh Pusjar SKPP LAN terhadap 662 responden dari unsur pemerintah dan masyarakat, berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan kebencanaan masih memerlukan
penguatan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana. Policy Brief ini menawarkan empat alternatif kebijakan, yaitu (1) optimalisasi proses kesiapsiagaan bencana melalui penguatan sarana mitigasi, simulasi kebencanaan, disaster toolkit, dan literasi kebencanaan; (2) reformasi kebijakan pendanaan melalui penganggaran yang adaptif, percepatan Dana Siap Pakai (DSP), serta pengembangan instrumen pembiayaan jangka panjang; (3) penguatan infrastruktur kebencanaan dan kapasitas sumber daya manusia; serta (4) penguatan tata kelola penanggulangan bencana melalui sistem relawan yang terstruktur dan sistem informasi berbasis data yang terintegrasi. Policy Brief ini memberikan rekomendasi agar memperkuat reformasi pendanaan penanggulangan bencana, meningkatkan profesionalisme aparatur, mengembangkan sistem relawan yang berkelanjutan, serta membangun tata kelola penanggulangan bencana yang terintegrasi melalui Incident Command System (ICS), platform data real-time, dan dashboard logistik. Implementasi rekomendasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan pelayanan tanggap bencana yang lebih cepat, tangguh, adaptif, dan berkelanjutan, mulai dari tahap mitigasi, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana