Strategi Mewujudkan Superapp Government bagi Aparatur Sipil Negara dan Layanan Publik

Abstract

Sekitar 24.000 aplikasi yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga (K/L) baik dipusat dan daerah, dianggap tidak beroperasi secara multifungsi dan tidak saling terintegrasi, sehingga tidak efisien dan membuat boros anggaran negara. Hal ini disebabkan belum adanya payung aplikasi,
tingginya ego sektoral dan rendahnya kolaborasi antara digital leader dan digital talent, sehingga semakin sulit untuk menciptakan metode fleksibilitas bekerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan menciptakan ASN yang multitasking dalam layanan publik. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan Superapps Government yang diperuntukkan bagi ASN dan layanan publik dengan sistem Single Sign On (SSO), yang melibatkan peran: 1). Kementerian Kominfo sebagai penanggungjawab SupperApps Government; 2). Kementerian PANRB, BKN dan LAN sebagai penanggungjawab SPBE dan metode fleksibel bekerja dan multitasking bagi ASN; dan 3). KSP sebagai pengendali atas program-program yang bersifat nasional. Untuk itu, rekomendasi kebijakan diarahkan agar segera menerbitkan Peraturan yang terkait tentang Superapps
Government, dan Peraturan tentang fleksibilitas bekerja dan menciptakan multitasking bagi ASN