Strengthening Policy Advisory Systems: Reformasi Badan Keahlian DPR untuk Evidence-Based Legislation

Abstract

Badan Keahlian DPR RI memiliki mandat penting sebagai penyedia analisis kebijakan untuk mendukung fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun, struktur dan mekanisme kerja yang ada masih menghadapi keterbatasan: keterhubungan dengan alat kelengkapan dewan belum sistematis, independensi analisis belum terjamin, dan kapasitas SDM masih perlu diperkuat. Studi komparatif terhadap beberapa parlemen menunjukkan bahwa efektivitas policy advisory system ditentukan oleh desain kelembagaan yang mampu mengintegrasikan keahlian, menjaga otonomi, dan memobilisasi bukti secara cepat. Policy brief ini merekomendasikan model Committee-Attached Research Clusters, yaitu penempatan analis kebijakan tematik di tiap komisi dengan koordinasi pusat di Badan Keahlian. Model ini dinilai paling feasible dalam konteks revisi Persekjen, sekaligus memperkuat peran DPR RI menuju legislasi berbasis bukti.