Perspektif Marhaenisme dalam Implementasi Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Petani di Kabupaten Bima

Abstract

Kabupaten Bima merupakan salah satu lumbung jagung nasional, namun petani masih menghadapi masalah serius: kelangkaan pupuk bersubsidi, harga jagung yang jatuh di bawah HPP, lemahnya koperasi, serta dominasi tengkulak. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani hadir untuk memberi payung hukum, tetapi implementasinya belum sepenuhnya efektif. Perspektif Marhaenisme menegaskan pentingnya menempatkan petani kecil sebagai subjek pembangunan melalui demokrasi partisipatif dan distribusi ekonomi yang adil.