Standar Pelayanan Desa: Kunci Perbaikan Layanan Publik di Balangan

Abstract

Pelayanan publik desa di Kabupaten Balangan belum berjalan optimal. Dari 153 desa, hanya sekitar 10 desa yang memiliki kesiapan tata kelola pelayanan yang lebih baik, sementara mayoritas lainnya belum memiliki Standar Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP), fasilitas layanan tidak memadai, maupun sistem informasi dan pengaduan yang tidak transparan. Kondisi ini diperparah oleh meningkatnya laporan maladministrasi ke Ombudsman RI yang berasal dari desa-desa di wilayah Balangan.